Isu, Permasalahn serta penataan Ruang Pesisir secara Singkat

Isu Wilayah Pesisir Pantai dan Laut

Perkembangan pembangunan wilayah pesisir pantai dan laut yang cukup pesat berdampak pada pemanfaatan dan pengelolaan yang tumpang tindih atau terabaikan. Pengelolaan ini menjadi lebih kompleks bila tumpang tindih fungsi dan kewenangan atau ketidakpedulian ini lebih kepada konflik pemanfaatan sumberdaya kelautan antar sektor, daerah, swasta dan pihak yang berkepentingan lainnya. Isu wilayah pesisir pantai saat ini secara umum yang merupakan pemicu terjadinya konflik, adalah sebagai berikut :

1. Wilayah pesisir pantai merupakan tempat konsentrasi penduduk terbesar,

2. Wilayah pesisir pantai merupakan daerah yang sangat produktif ekologi biologinya, tempat pemijahan dan pengasuhan biota laut (nursery ground),

3. Wilayah pesisir pantai merupakan wilayah dinamis yang kerap kali berubah baik dalam potensi biologis, khemis ataupun proses geomorfologi pantainya,

4. Pada Wilayah pesisir pantai banyak dijumpai terumbu karang, hutan mangrove dan sistem perbukitan membujur sepanjang tepi pantai yang merupakan daerah pertahanan alami terhadap badai, banjir dan abrasi laut.

5. Ekosistem pantai sering terpengaruh terhadap polusi, sedimen, limbah-limbah persawahan atau industri yang berasal dari daerah daratan (in land),

6. Kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat pesisir masih rendah.

Permasalahan Wilayah Pesisir Pantai dan Laut

Berbagai isu dan permasalahan wilayah yang dijumpai di wilayah pesisir. Umumnya permasalahan yang telah berkembang tersebut, antara lain :

1. Sumberdaya manusia yang rendah diiringi dengan pertumbuhan penduduk yang cepat akan memicu konflik-konflik di wilayah pesisir terutama yang berhubungan dengan penggunaan sumberdaya alam wilayah,

2. Adanya kepentingan individu yang dominan untuk meningkatkan keuntungan ekonomi dari penggunaan sumberdaya alam pesisir dan kelautan, sehingga hukum dikesampingkan,

3. Pengkurasan sumberdaya yang serius, dan rusaknya ekosistem pesisir pantai dan laut,

4. Polusi di daerah pantai dan lingkungan laut yang semakin meningkat,

5. Konflik keinginan antar sesama pengguna daerah pantai dan laut,

6. Kegiatan/pengelolaan pembangunan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir/pantai belum terencana dengan baik termasuk lemahnya sistem koordinasi antarsektor dan antarpusat dan daerah (desentralisasi dan dekonsentralisasi).

7. Minimnya sarana dan prasarana, seperti sarana air bersih, telekomunikasi, transportasi,

Penataan ruang wilayah pesisir pantai dan laut relatif lebih dinamis dibandingkan dengan penataan ruang wilayah daratan. Dari ketiga aspek yang mempengaruhi penataan ruang, yaitu aspek fisik, sosial dan ekonomi, ketiganya relatif lebih dinamis pada penataan ruang wilayah pantai. Aspek fisik pada penataan ruang wilayah daratan hampir tidak berubah selama berlakunya rencana tata ruang, kecuali jika terjadi bencana alam yang merubah secara drastis rupa bumi wilayah perencanaan. Sebaliknya penataan ruang pada wilayah pantai, perubahan aspek fisik harus diperhatikan secara khusus, karena wilayah pantai merupakan bentang alam yang senantiasa berubah akibat intensifnya gaya-gaya didaratan dan dilautan. Di samping akibat gaya-gaya yang bersifat alamiah tersebut, wilayah pantai dapat pula berubah akibat perbuatan manusia, proses reklamasi dan lagunisasi merupakan dua contoh yang mulai banyak terjadi di Indonesia.

Dilihat dari aspek ekonomi, wilayah pantai juga mendapat pengaruh yang relatif lebih besar. Dinamika perekonomian wilayah mengakibatkan perubahan yang sangat cepat pada nilai atau opportunity cost dari lahan pantai. Kebutuhan pengembangan pelabuhan akibat membengkaknya arus perdagangan, kebutuhan lahan untuk pengembangan Water Front City akibat bertambahnya jumlah penduduk yang berpendapatan menengah ke atas yang menuntut adanya lokasi permukiman yang lebih berkualitas, pengembangan tambak akibat kenaikan permintaan ikan/udang di pasar dunia, merupakan tiga contoh klasik dari dinamika perekonomian yang memiliki dampak yang cukup besar terhadap penataan ruang wilayah pantai.

Aspek sosial umumnya merupakan ikutan dari perubahan yang diakibatkan oleh aspek ekonomi. Pengembangan wilayah pantai untuk kegiatan-kegiatan yang memiliki nilai ekonomis tinggi biasanya berdampak pada penggusuran kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang sebelumnya berdiam di wilayah pantai. Di samping itu, pengembangan wilayah pantai dalam banyak kasus sering bermuara pada dibatasinya akses sebagian besar masyarakat untuk menikmati sumberdaya laut yang selama ini dapat dimanfaatkannya secara gratis. Pengembangan permukiman mewah dan hotel berbintang dibibir pantai, seperti yang terjadi pada beberapa kota besar di Indonesia secara langsung membatasi kesempatan masyarakat untuk menikmati kenyamanan dan kesejukan pantai, termasuk keindahan sunset.

Penataan Ruang Wilayah Pesisir Pantai dan Laut

Dari pemahaman uraian permasalahan tersebut di atas, memperjelas bahwa prinsip dasar dalam penataan ruang wilayah pantai tidak berbeda jauh dengan penataan ruang pada umumnya, yaitu berupaya mendapatkan manfaat dari sumberdaya yang tersedia seoptimal mungkin dengan memperhatikan kelestarian lingkungan pantai dan laut serta aspek pertahanan keamanan.

Dengan kata lain, kaidah-kaidah penataan ruang yang berlaku umum tetap dapat digunakan dalam penataan ruang pantai, walaupun sebelumnya pada beberapa aspek memerlukan modifikasi agar sesuai dengan karakteristik wilayah pantai dan laut yang memiliki kekhususan tersendiri, yang berbeda dengan wilayah lainnya.